Orchidmedianews.com-Jakarta, Pemerintah sesumbar mengetahui siapa dalang pada kembali aksi massa yg menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker Omnibus Law). Ada makna tersirat berdasarkan yang dikatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tentang siapa para pihak 'di belakang layar' itu.
Airlangga mengatakan ada mobilisasi yang terorganisir yang dilakukan oleh tokoh-tokoh intelektual.Bahkan mampu dibilang tokoh-tokoh intelektual ini yg membiayai & mensponsori aksi massa penolakan UU Ciptaker.
"Jadi kita memahami siapa yang menggerakan, kita memahami siapa sponsornya. Kita memahami siapa yang membiayainya," ujar Airlangga dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).
Menurut Airlangga orang 'di balik layar' yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tadi mempunyai ego yg sangat besar. Di tengah pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di belakang layar ini tidak ikut pada demo.
"Sehingga tentu kita pula melihat tokoh-tokoh intelektual ini mempunyai cukup 'ego sektoral' cukup besar . Karena tokoh ini tidak terdapat di lapangan, mereka ada di balik layar," ujarnya.
Selain itu, Airlangga jua menyinggung terkait fraksi-fraksi pada pengambilan keputusan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada rapat Paripurna DPR awal pekan lalu.
Seperti diketahui, berdasarkan laporan Panitia Kerja (Panja), menurut 9 fraksi yang terdapat pada DPR, 2 fraksi menolak RUU tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
Tujuh fraksi lain, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, mendapat RUU Cipta Kerja.
"Sebetulnya pemerintah memahami siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita memahami siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga tentunya kami berharap bahwa 7 fraksi di DPR itu pula merepresentasikan rakyat," tuturnya.
Pemerintah pun, kata Airlangga, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara aturan, bila situasi aksi massa yang terjadi di aneka macam daerah di Indonesia semakin ricuh. Terlebih, pada tengah pandemi Covid-19 saat ini, mengingat aksi demonstrasi melibatkan banyak orang, akan berbahaya buat keselamatan semua masyarakat di Indonesia.
Jika penularan Covid-19 tidak kunjung berhenti, maka kata Airlangga, akan butuh saat yg panjang lagi buat memulihkan ekonomi.
Oleh karena itu, beliau menegaskan pemerintah tidak akan segan buat membawa perkara ini ke jalur hukum bila situasi semakin tidak kondusif.
"Kita tidak bisa menghukum hanya berdasarkan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum [yang dilanggar], pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," jelas Airlangga.
Airlangga pun meyakini, mobilisasi aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah didesain secara rapi, bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan pada DPR.
Para demonstran yang menolak UU Cipta Kerja pula dituding pemerintah tidak melihat isi undang-undang. Sehingga mereka berdemonstrasi hanya karena dimobilisasi oleh tokoh-tokoh intelektual yang sudah dikantongi namanya sang pemerintah tadi.
"Dan dimobilisasinya itu sebelum undang-undang diketok & jadwalnya telah dibuat tanggalnya. Jadi kita harus melihat secara objektif bahwa ini memang terdapat gerakan dari mereka pada balik layar yang memang ingin menerima perhatian," kata Airlangga.
Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono tertawa geli saat dimintai tanggapan soal tudingan tadi.
Ia menegaskan aksi buruh tidak ada yang mendanai dari pihak luar karena buruh punya kas internal di bawah wadah organisasi melalui urunan atau iuran rutin setiap bulan.
"Kami berdasarkan KSPI tidak terdapat yang mensponsori lantaran setiap anggota punya iuran, buruh bukan pengangguran, punya uang," kata Kahar dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (8/10).
Editor: Gus Rif
