Jakarta,Orchidmedianews.com - Sebuah twit mengenai karyawan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mendapatkan uang kompensasi saat masa kontraknya habis, ramai di Twitter pada 19 Maret 2021.
Akun @hrdbacot menuliskan bahwa karyawan bisa mendapatkan kompensasi ketika kontrak berakhir, baik melanjutkan ataupun tidak melanjutkan kontraknya lagi.
Berikut ini narasinya:
"Udah pada tau gak sih kalo karyawan kontrak (PKWT) kalo kontraknya abis akan dapet uang kompensasi?"
Hingga Selasa (6/4/2021), twit tersebut telah disukai lebih dari 8.100 kali dan dibagikan ulang lebih dari 2.600 kali.
Ternyata banyak warganet yang belum mengetahui hal tersebut dan memberikan komentarnya.
Penjelasan Kemnaker
Subkoordinator Bidang Hukum, Setditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Mohammad Ikrar membenarkan bahwa karyawan kontrak atau PKWT berhak mendapat kompensasi saat berakhirnya PKWT.
"Benar," kata Ikrar dilansir dari Kompas.com, belum lama ini.
Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya di Peraturan Pemerintah 35/2021, diatur bahwa pekerja/buruh yang bekerja dengan sistem PKWT berhak menerima uang kompensasi PKWT.
Dia mengatakan ketentuan terkait kompensasi itu secara tegas diatur di pasal 15-17. Adapun pemberian itu bersifat wajib.
Ketentuan terkait kompensasinya sebagai berikut:
- Kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh saat berakhirnya PKWT
- Uang kompensasi diberikan kepada buruh yang telah bekerja dengan masa kerja paling sedikit satu bulan
-Tenaga Kerja Asing tidak berhak mendapatkan kompensasi ini. Kompensasi ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).
Besaran kompensasi
Ikrar juga menjelaskan, jika pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan berturut-turut maka pekerja/buruh akan mendapatkan kompensasi sebesar satu bulan upah.
Lalu jika pekerja/buruh tersebut masa kerjanya tidak mencapai 12 bulan atau lebih dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional dengan perhitungan:
• masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.
Misalnya bekerja selama 5 bulan, maka perhitungannya 5:12 x 1 bulan upah.
Contoh lain, misalnya bekerja 1,5 tahun, artinya 18:12 x 1 bulan upah.
"Ketentuan tersebut diatur di pasal 16. Standar upah yang digunakan juga sudah diatur di sana," katanya lagi.
Mulai berlaku
Ikrar mengatakan ketentuan terkait kompensasi ini mulai berlaku sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, yakni 2 November. Hal tersebut seperti diatur dalam pasal 64.
"Kompensasi PKWT yang jangka waktunya belum berakhir dilihat sesuai tertuang peraturan pemerintah ini. Besaran uang kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja pekerja buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkannya UU nomor 11 tahun 2020," tutur Ikrar.
Kemudian bagaimana jika seseorang sudah mulai bekerja sebelum peraturan tersebut diundangkan?
Ikrar mencontohkan, misalnya seseorang mulai bekerja pada bulan Januari 2020 dan berakhir pada Desember 2020.
Maka pekerja/buruh tersebut mendapatkan kompensasi pada saat PKWT berakhir dan perhitungannya dimulai November 2020, bukan Januari 2020.
"Walaupun dia sudah bekerja mulai dari Januari 2020, tapi kompensasi yang dihitung baru pada bulan November karena ketentuannya demikian," kata dia.
Bagaimana pembayaran kompensasi apabila PKWT diperpanjang?
Kompensasi PKWT harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum perpanjangan PKWT berikutnya. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021 yang menyatakan:
"Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai."
Dia mencontohkan, misalnya seseorang mulai bekerja pada Januari 2021 hingga Desember 2021.
Apabila buruh/karyawan tersebut akan diperpanjang masa kerja PKWT-nya pada 2022, maka kompensasi PKWT Januari-Desember 2021 harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan PKWT 2022 dimulai.
Bisa kena sanksi
Ikrar menambahkan, bagi perusahaan yang tidak membayar maka bisa dikenakan sanksi administratif, karena pemberian kompensasi ini bersifat wajib.
Adapun sanksinya mulai dari teguran tertulis, kemudian meningkat ke pembatasan kegiatan usaha, kemudian meningkat lagi ke penghentian sementara sebagian alat produksi.
"Yang paling parah yakni bisa dilakukan pembekuan kegiatan," imbuhnya.
Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/06/092900865/ramai-soal-karyawan-kontrak-wajib-dapat-kompensasi-bagaimana-caranya-
